digtara.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh senilai Rp1,652 triliun. Langkah ini dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah dapat segera digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Satgas menegaskan proses penyaluran dan penggunaan anggaran akan dipantau secara ketat agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Satgas PRR Pantau Penyerapan Anggaran Secara BerkalaKepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah daerah diminta segera merealisasikan tambahan TKD yang telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, Satgas akan melakukan pemantauan terhadap tingkat penyerapan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil evaluasi tersebut akan diumumkan secara berkala kepada masyarakat mulai pekan depan sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Safrizal menjelaskan bahwa pemantauan tidak hanya mencakup administrasi penyaluran anggaran, tetapi juga perkembangan pelaksanaan program rehabilitasi serta dampaknya terhadap proses pemulihan daerah terdampak bencana.
Pemerintah Pusat Kawal Pemanfaatan Dana PemulihanSatgas PRR menyebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas telah beberapa kali memimpin rapat koordinasi untuk memastikan tambahan dana transfer tersebut dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah.
Baca Juga: Rp58,9 Triliun Disiapkan untuk Pemulihan Aceh, Satgas PRR Pastikan Program Tepat Sasaran
Pengawasan dilakukan agar setiap program yang dibiayai melalui tambahan TKD benar-benar sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Dengan demikian, anggaran yang telah disiapkan pemerintah diharapkan dapat segera diwujudkan menjadi berbagai proyek pemulihan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Alokasi TKD Aceh Capai Rp1,652 TriliunTambahan Transfer ke Daerah untuk Aceh mencapai Rp1,652 triliun.
Dari jumlah tersebut:
Rp824,82 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
Rp827,26 miliar disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota di
Aceh.
Selain alokasi utama tersebut, sejumlah pemerintah daerah juga memperoleh bantuan melalui skema hibah antar-daerah guna memperkuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Infrastruktur Jadi Prioritas Penggunaan Anggaran
Sebagian besar tambahan dana transfer diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sebagai sektor yang paling terdampak pascabencana.
Rincian alokasi anggaran meliputi:
Infrastruktur: Rp972,92 miliar
Urusan pemerintahan lainnya: Rp361,62 miliar
Pendidikan: Rp194,93 miliar
Baca Juga: Rp58,9 Triliun Disiapkan untuk Pemulihan Aceh, Satgas PRR Pastikan Program Tepat Sasaran
Pertanian: Rp60,43 miliar
Kesehatan: Rp39,31 miliar
Besarnya alokasi pada sektor infrastruktur menunjukkan fokus pemerintah dalam memulihkan konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan maupun rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, kawasan permukiman, serta berbagai fasilitas publik lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Program Sudah Masuk APBD, Tinggal Tahap PelaksanaanSafrizal memastikan seluruh kegiatan yang akan didanai melalui tambahan TKD telah tercantum dalam APBD masing-masing daerah.
Pemerintah
Aceh juga telah menetapkan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 10 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran.
Dengan landasan regulasi tersebut, pemerintah daerah kini memasuki tahap pelaksanaan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Satgas PRR akan terus memantau perkembangan setiap daerah dan mempublikasikan progres realisasi anggaran agar masyarakat dapat mengikuti jalannya proses pemulihan secara terbuka.
Satgas Pastikan Pemulihan Berjalan TransparanSatgas PRR menegaskan bahwa percepatan realisasi TKD bukan hanya bertujuan meningkatkan serapan anggaran, tetapi juga memastikan seluruh dana benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Melalui sistem pemantauan berkala dan keterbukaan informasi kepada publik, pemerintah berharap proses rehabilitasi di Aceh dapat berlangsung lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap pemulihan kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Gempa 5,1 SR Guncang Aceh, Getarannya Sampai ke Medan