digtara.com - Sebanyak enam kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik
BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan enam daerah yang terdampak banjir adalah Kabupaten Deliserdang, Nias Selatan, Nias Barat, Langkat, Kota Medan, dan Kota Binjai.
"Berdasarkan laporan enam kabupaten/kota di Sumut dilanda banjir," kata Sri, melansir suara.com, Kamis (10/9/2026).
Banjir di sejumlah wilayah tersebut terjadi pada waktu berbeda, yakni Sabtu (5/9), Minggu (6/9), dan Senin (7/9).
Langkat Jadi Daerah Paling Terdampak BanjirBerdasarkan pendataan BPBD Sumut, Kabupaten Langkat menjadi wilayah yang paling terdampak.
Banjir di Langkat berdampak terhadap 2.678 kepala keluarga (KK) yang tersebar di empat kecamatan.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Landa 4 Kecamatan di Kabupaten Karo, 14 Rumah Rusak
Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan lima kabupaten/kota lainnya yang terdampak banjir.
Banjir Medan Berdampak 817 Kepala KeluargaKota Medan menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbesar kedua.
Sebanyak 817 kepala keluarga terdampak banjir di satu kecamatan di Kota Medan.
Sementara itu, Kabupaten Nias Barat mencatat 595 kepala keluarga terdampak yang tersebar di empat kecamatan.
Binjai dan Deliserdang Juga Dilanda BanjirKota Binjai menjadi daerah berikutnya dengan jumlah warga terdampak cukup besar.
BPBD Sumut mencatat sebanyak 461 kepala keluarga terdampak banjir di Kota Binjai.
Selanjutnya, Kabupaten Deliserdang mencatat 30 kepala keluarga terdampak dari satu kecamatan.
Sementara itu, banjir di Kabupaten Nias Selatan berdampak terhadap fasilitas umum di Kecamatan Hilisalawa'ahe.
Pemerintah Daerah Lakukan Penanganan BanjirBanjir yang melanda enam kabupaten/kota tersebut telah ditangani oleh pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait.
Sri Wahyuni mengatakan masing-masing pemerintah setempat melakukan pendataan di lokasi terdampak sekaligus memantau perkembangan kondisi banjir.
BPBD Sumut juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait untuk mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan terus terpantau dan langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.