digtara.com -Perairan Batu Bara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka kini mendapat pengawasan lebih ketat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menggelar Apel Bersama Operasi Gabungan Laut di Lapangan Upacara PT Inalum, Senin (28/9/2026).Operasi Gabungan Laut Batu Bara tersebut menjadi langkah bersama untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Operasi dirancang untuk mempersempit celah perlintasan ilegal di kawasan pesisir
Batu Bara yang berbatasan dengan jalur perairan internasional.
Batu Bara Dinilai Strategis dan RawanKepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara Parlindungan mengatakan posisi Batu Bara memiliki nilai strategis sekaligus menghadirkan tantangan dalam pengawasan perlintasan orang.
Tingginya aktivitas lalu lintas laut, keberadaan pelabuhan rakyat dan muara sungai, serta garis pantai yang tidak seluruhnya terjangkau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) membuat pengawasan perlu dilakukan secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pengawasan laut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi.
130 Personel Gabungan DiterjunkanSebanyak 130 personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Gabungan Laut Batu Bara.
Baca Juga: Polda NTT Selidiki Dugaan TPPO dan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Hotel Sasando Kupang
Personel tersebut berasal dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, TNI AL, Polres
Batu Bara, Bea Cukai Kuala Tanjung, Satpol PP, KSOP Kuala Tanjung, unsur Kejaksaan, serta seluruh UPT Imigrasi se-Sumatera Utara.
Apel bersama turut dihadiri sekitar 30 tamu undangan dari sejumlah pemangku kepentingan strategis.
Di antaranya Bupati Batu Bara, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Kabinda Sumatera Utara, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Kapolres Batu Bara, Kajari Batu Bara, Kepala KSOP Kuala Tanjung, serta unsur Forkopimda lainnya.
Patroli Laut Dilakukan Secara RutinSetelah apel, operasi dilanjutkan dengan patroli laut menggunakan dua kapal Bea Cukai.
Patroli tersebut akan dilakukan secara rutin untuk memperkuat pengawasan di perairan
Batu Bara. Pengawasan mencakup perlintasan orang, barang, hingga aspek keamanan wilayah perairan.
Sinergi lintas instansi ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara memperkuat pengawasan terhadap potensi TPPO dan TPPM di kawasan pesisir.
Kegiatan tersebut juga disebut sebagai bentuk dukungan terhadap 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta upaya mewujudkan visi Imigrasi untuk Rakyat yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.