digtara.com -Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka dan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir pekan lalu.
Kunjungan tersebut membahas percepatan pembangunan Hunian Sementara (
Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak gempa bumi tektonik di Kabupaten
Sikka.
Kegiatan berlangsung di Pusat Jajanan dan Cinderamata, Jalan El Tari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok dihadiri Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat (Dalops) BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, jajaran Forkopimda, unsur TNI-Polri, Basarnas, pemerintah daerah, para lurah, serta masyarakat Kabupaten Sikka yang terdampak gempa.
BNPB bersama pemerintah daerah membahas sosialisasi percepatan pembangunan Huntara dan Huntap, termasuk mekanisme penanganan rumah masyarakat berdasarkan tingkat kerusakannya.
Ada pula pemaparan mengenai skema dukungan pemerintah pusat melalui BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Sikka.
Selanjutnya, kegiatan diisi sosialisasi Huntara dan Huntap, termasuk simulasi klasifikasi rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama masyarakat.
Baca Juga: Satu WNA Ditemukan Selamat, Tiga Penyelam Masih Dalam Pencarian
Dalam paparan terkait bantuan, disampaikan bahwa terdapat perbedaan besaran kompensasi berdasarkan tingkat kerusakan rumah.
Rumah dengan kategori rusak ringan mendapat kompensasi pemerintah pusat sebesar Rp 15 juta, sedangkan rumah dengan kategori rusak berat sebesar Rp 30 juta.
Selain sosialisasi, bantuan sembako juga dibagikan kepada 50 kepala keluarga yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Kepala
BNPB menekankan pentingnya koordinasi intensif antara BPBD Kabupaten
Sikka dan pemerintah desa, khususnya dalam proses pendataan calon penerima bantuan serta penentuan lokasi pembangunan
Huntara dan Huntap. Pendataan yang tepat diharapkan dapat memastikan bantuan diberikan sesuai sasaran.
Monitoring lanjutan terhadap pendataan penerima bantuan juga dinilai penting untuk mencegah munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan harapan agar proses pencairan dana bantuan dapat dilakukan pada Oktober 2026 sesuai mekanisme yang berlaku.
Usai kegiatan sosialisasi, Kepala BNPB bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pengecekan lokasi yang terdampak gempa dan erupsi gunung.