digtara.com -Aparat keamanan dari Polres Sumba Barat Daya bersama tim pengawasan terpadu melaksanakan pengawasan dan penertiban pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Radamata, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT akhir pekan lalu.
Pengawasan ini melibatkan unsur TNI, Brimob, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Ekonomi, serta instansi terkait lainnya.
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pengawasan terhadap proses pengisian BBM guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi maupun non subsidi berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menekankan sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengelola dan petugas SPBU dalam melayani masyarakat.
Petugas SPBU diminta memastikan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite diberikan kepada konsumen yang memenuhi persyaratan, dengan memperhatikan kelayakan kendaraan, kelengkapan dokumen berupa STNK, kesesuaian pelat nomor kendaraan, serta kondisi tangki bahan bakar yang sesuai dengan standar pabrikan dan bukan hasil modifikasi.
Petugas SPBU juga diingatkan untuk mencegah pengisian BBM secara berulang oleh kendaraan yang sama pada hari yang sama.
Baca Juga: Polresta Kupang Kota-Satpol PP Patroli Hingga Subuh Beri Himbauan Kamtibmas
Dalam ketentuan yang disampaikan pada kegiatan tersebut, pengisian dibatasi maksimal 10 liter per hari untuk kendaraan roda dua dan 30 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
Sebagai langkah pengawasan, petugas SPBU juga diarahkan untuk mencatat nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian BBM.
Pencatatan ini membantu mencegah penyalahgunaan serta memastikan penyaluran BBM berlangsung secara tertib.
Tim gabungan turut mengingatkan agar pelayanan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan ketepatan sasaran dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Tim gabungan juga memberikan perhatian terhadap aktivitas penjualan BBM oleh pengecer.
Pengecer diingatkan agar tidak membeli
BBM untuk diperjualbelikan kembali apabila tidak memiliki izin atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Penjualan BBM harus dilakukan oleh pihak yang memiliki perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk persyaratan teknis, keamanan, dan keselamatan kerja.
Terhadap pengecer yang terbukti menjual BBM bersubsidi secara tidak sesuai ketentuan, dapat dilakukan tindakan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku, termasuk penyitaan BBM serta sarana pendukung apabila memenuhi dasar hukum yang diperlukan.
Penjualan BBM non subsidi oleh pengecer juga harus memperhatikan ketentuan lokasi usaha dan keselamatan.
Baca Juga: Aksi Pemalakan di Sumba Barat Daya Sering Terjadi Bahkan Anggota Jadi Korban, Polisi Langsung Bekuk Pelaku
Pengecer tidak diperkenankan berjualan di bahu jalan maupun di sekitar area SPBU.
Dalam arahan pengawasan tersebut, lokasi penjualan
BBM no nsubsidi oleh pengecer disebut harus berjarak minimal 10 kilometer dari area SPBU.
Kegiatan pengawasan dan penertiban ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM, mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan SPBU.
Melalui sinergi lintas instansi, diharapkan pengelola SPBU, petugas pengisian, dan masyarakat dapat memahami serta mematuhi ketentuan penyaluran BBM yang berlaku.
Polres Sumba Barat Daya bersama instansi terkait terus mendukung upaya pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan distribusi BBM yang tertib, aman, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Baca Juga: Polresta Kupang Kota-Satpol PP Patroli Hingga Subuh Beri Himbauan Kamtibmas