digtara.com -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka seleksi administratif calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tahun 2026. Pendaftaran berlangsung mulai 9 Oktober hingga 22 November 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan seleksi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses rekrutmen calon hakim ad hoc PHI.
"Pembukaan seleksi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (13/10/2026).
Calon Hakim Ad Hoc PHI Diminta Memeriksa PersyaratanKemnaker mengimbau calon peserta agar membaca seluruh persyaratan administrasi dengan saksama sebelum mengajukan berkas pendaftaran.
Peserta juga perlu memahami tata cara pendaftaran dan memastikan setiap dokumen yang disiapkan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut penting untuk membantu kelancaran proses seleksi administratif dan memastikan berkas yang diajukan memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Kemnaker Buka Pelatihan Kerja untuk 1.600 Peserta di Sukabumi, Ada 11 Jenis Keterampilan
"Calon peserta agar memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan mengikuti tata cara pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku," kata Indah.
Perhatikan Jadwal Seleksi Hakim Ad Hoc PHI 2026Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi calon hakim ad hoc PHI perlu memperhatikan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan Kemnaker.
Berdasarkan pengumuman tersebut, seleksi administratif berlangsung pada 9 Oktober hingga 22 November 2026. Calon peserta disarankan menyiapkan dokumen sejak awal dan memastikan pengajuan dilakukan sesuai prosedur.
Informasi mengenai persyaratan lengkap, dokumen yang diperlukan, serta mekanisme pendaftaran perlu merujuk pada pengumuman resmi Kemnaker agar calon peserta memperoleh ketentuan yang tepat.
Pembukaan seleksi ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses seleksi calon hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.
Baca Juga: Kemnaker Targetkan 70 Persen Lulusan Vokasi Bekerja, BPVP Didorong Lebih Dekat dengan Industri