digtara.com – Merespon angka Covid-19 yang meningkat, Sosiolog dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Badaruddin mengatakan karena terjadi ketidakpercayaan (distrust) dalam masyarakat kepada pemerintah dan pilkada 202O ke depan akan berpotensi menjadi kluster baru. Angka Covid-19 Meningkat, Sosiolog: Sebab Ketidakpercayaan Pada Pemerintah
“Saya pikir, saat ini kita sedang mengalami multi-distrust sehingga sebagian masyarakat itu beranggapan virus ini, ya biasa saja,” ujar Prof Badaruddin kepada digtara.com melalui saluran telepon, Jumat (25/9/2020).
Dikatakannya, perihal Distrust ini disebabkan atas tidak konsistennya pemerintah dalam membuat kebijakan. Alhasil masyarakat kurang memahami kondisi genting yang sedang dihadapi.
“Misalnya dulu tidak diwajibkan pakai masker. Lalu kemudian tiba-tiba sekarang wajib masker. Memang kita juga gak bisa menyalah sepenuhnya pemerintah karena dulu WHO sempat bilang gak perlu memakainya,” jelasnya.
Dampaknya, kata Badaruddin, sebagian masyarakat dapat menerima informasi tersebut, tetapi separuh lainnya tidak. Kemudian juga pemerintah seharusnya konsisten, kalau memang prioritas kesehatan.
“Tunjukkan kalau kita memang prioritas di situ dan sisi ekonomi mesti ikut mendorong penerapannya,” ungkapnya.
Faktor lainnya, menurutnya, masyarakat sangat tidak terbiasa dengan apa yang disampaikan dalam protokol kesehatan.
“Sebab tradisi kita suka ngumpul susah untuk dipinggirkan. Terlebih juga tidak terbiasa mencuci tangan dan memakai masker. Jadi selain himbauan yang terus menerus disampaikan. Memang harus ada penegakan hukumnya. Sehingga sanksi dan sosialisasi juga terus diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga berpendapat berangkat dari kondisi masyarakat sekarang, Kota medan tidak siap untuk melakukan Pilkada meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Hal tersebut dapat dilihat dari bertambah kasus-kasus yang ada. Bahkan yang terjadi hari ini disebutkan oleh gugus tugas pusat bahwasanya meningkatnya angka positif baru karena klaster pilkada itu,” ujarnya.
Disebutkannya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pilkada masih dalam proses pendaftaran. Padahal sudah jelas dibuat aturannya oleh KPU, namun tidak bisa juga diterapkan. Terlebih ke depan di masa kampanye hingga pencoblosan.
“Kita juga gak melihat sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar itu. Hal ini juga menjadi salah faktor terjadinya Distrust pada masyarakat,” tandasnya.
[ya]Â Angka Covid-19 Meningkat, Sosiolog: Sebab Ketidakpercayaan Pada Pemerintah
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.