digtara.com – Puluhan massa Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (SAPMA IPK) gelar unjuk rasa terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (21/1/2021).
“Kami minta KPK periksa dana BOS Dinas Pendidikan Kota Medan. Serta copot Manager BOS Dinas Pendidikan Kota Medan,” isi spanduk yang dibawa massa aksi.
“Ada banyak keluhan masyarakat yang tidak diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kota Medan di masa pandemi Covid-19,” ujar koordinator aksi, Fachrul Rozi.
Dikatakan banyak warga yang mengeluh, misalnya terkait dengan WiFi gratis, keringanan uang sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, aksi hari ini guna mempertanyakan penggunaan dana BOS yang selama ini berlangsung.
“Selain itu, dana pengutipan pada sertifikasi guru cukup memberatkan. Serta penyalahgunaan bantuan pendidikan anak usia dini,” katanya.
Rozi menduga kuat dana BOS di kota Medan penuh dengan penyelewengan. Untuk itu pihaknya mengajukan empat tuntutan. Guna menjamin transparansi dan menghindari isu liar yang kini berkembang di masyarakat.
“Pertama, meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penyelewengan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan,” pungkasnya.
Kedua, meminta kepada aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pengutipan sertifikasi guru. Ketiga, meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan investigasi pada penyelenggara pendidikan anak usia dini.
“Terakhir kami meminta Wali Kota untuk mengganti Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan karena tidak memiliki power dalam memimpin Dinas Pendidikan,” tandasnya.
SAPMA IPK Duga Dana BOS di Medan Penuh Penyelewengan