digtara.com - Setiap datang bulang Agustus, kita selalu merenungkan kembali hakikat kemerdekaan. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka, baik sebagai sebuah bangsa, individu maupun mayarakat? Jika ukuran keterjajahan adalah perang fisik melawan kelompok lain, faktanya memang kita sedang tidak berperang atau dijajah bangsa lain. Namun benarkah ukuran kemerdekaan hanya soal bebas dari perang belaka?Di tengah perenungan itu saya mendapat sebuah unggahan Gus Rozin, Ketua PWNU JawaTengah, di Instagram.
Gus Rozin menyebut bahwa "kemerdekaan bukan akhir perjuangan, justru awal tanggung jawab yang tidak pernah selesai, adapun perjuangan kita hari ini adalah perjuangan memerangi kebodohan, melawan ketimpangan, dan membangun peradaban yang berkeadilan." Pernyataan sederhana tersebut saya kira penting didiskusikan dalam rangka memaknai kembali kemerdekaan.
Pertama, perjuangan kita hari ini adalah perjuangan "memerangi kebodohan". Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang terbebas dari kebodohan. Sehingga jargon "pendidikan adalah kunci" sejatinya bukanlah basa-basi belaka. Dalam konteks NU dan komunitas pesantren, apa yang dilakukan para kiai nusantara dengan mendirikan ribuan pesantren sebetulnya adalah bentuk nyata dari memerangi kebodohan. Upaya menaikkan derajat dan martabat melalui pendidikan.
Semangat itulah harusnya terus menjadi nyawa gerakan hari ini. Tentu tersedia berbagai cara, upaya dan metode untuk terus mencerdaskan anak bangsa. Lebih-lebih di abad digital ini yang memberi kemudahan dan keleluasaan dalam banyak hal. Melalui teknologi, jangkauan pendidikan kini tak lagi terbatas oleh dinding-dinding kelas.
Tantangan kita adalah memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses hingga ke pelosok dan akar rumput. Mengikuti jejak para pendiri NU yang menjadikan pesantren sebagai tempat berlindung dan belajar bagi rakyat kecil, gerakan pendidikan digital hari ini harus tetap berpihak pada asas keterjangkauan dan keadilan sosial, agar tak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal.
Kedua, Gus Rozin memaknai kemerdekan sebagai "perjuangan melawan ketimpangan".
Baca Juga: Indonesi Untuk Bangsa Indonesia (Saatnya NU Menguatkan Politik Kebangsaan dan Politik Kemanusiaan)
Sejarah mencatat bahwa NU lahir (melalui Nahdlatut Tujjar) dengan semangat kemandirian ekonomi umat. Kemerdekaan fisik terasa semu jika kesejahteraan masih terkonsentrasi di kelompok tertentu. Ada pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan: memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akses pendidikan terjangkau, dan jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin papa (mustadh'afin). Peran NU harus diperkuat untuk turut menyelesaikan PR-PR tersebut.
Pada aras lokal, terobosan dalam bidang ekonomi dan pendidikan yang dilakukan PWNU Jawa Tengah, melalui LP Ma'arif, layak dicermati. PWNU Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan China dan Jepang dalam hal pendidikan dan pemagangan. Kerja sama ini memungkinkan siswa-siswa di sekolah/madrasah NU, berkesempatan magang di luar negeri. Inilah upaya riil memperkecil ketimpangan daya saing, sekaligus membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yakni pendidikan yang tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi mampu menghubungkan peserta didik dengan dunia kerja, industri, teknologi, dan pengalaman global.
Kerja-kerja peningkatan kapasitas warga Nahdliyin serupa itu sudah semestinya tak berhenti dilakukan. Tak terkecuali program penguatan bahasa asing di Pare seperti yang diinisiasi PWNU Jawa Tengah (bekerja sama dengan YPI Nasima). Program itu menunjukkan bahwa kesadaran untuk memantapkan pondasi (bahasa asing) semakin kuat, mengingat pentingnya bahasa asing dalam meraih hal-hal besar dan memangkas ketimpangan. Di samping itu, upaya menjalin kerjasama dengan berbagai kampus, semisal Undip Semarang, UIN Surakarta dan lain-lain terus digeber, agar segala sesuatunya terkoneksi dan berdampak.
Ketiga, perjuangan membangun peradaban yang berkeadilan. Gagasan ini berakar kuat pada nilai dasar mabadi' khaira ummah yang diusung NU yakni kejujuran, menepati janji dan tolong menolong, ditambah dengan keadilan dan konsistensi. Peradaban yang adil tidak diukur dari infrastruktur semata, melainkan dari sejauh mana hukum memihak pada kebenaran dan bagaimana kelompok rentan dilindungi. Bagi pesantren, membangun peradaban adil berarti melahirkan generasi santri yang tidak hanya fasih berilmu agama, tetapi juga hadir membawa kemaslahatan sosial serta berani menyuarakan kebenaran dan menolak segala wujud ketidakadilan.
Kiranya, itulah tugas utama kita hari ini: mewujudkan kemerdekaan yang hakiki dengan melawan kebodohan, ketimpangan dan ketidakadilan.
Ditulis oleh : Dr. Ghufron Hamzah, S.Th.I., M.S.I.
Dosen Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang/Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah. (San).