digtara.com - Badan Koordinasi Wilayah (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Jawa Tengah berkomitmen siap menggerakkan berbagai potensi wisata yang ada di provinsi ini tak sekadar terlihat. Namun, bisa memberikan manfaat langsung untuk masyarakat."Saya ingin, tak sekadar ada, terlihat. Namun benar-benar hidup dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat," ucap Niken Mayasari saat dikukuhkan sebagai Ketua BKP HPWI Jateng di Semarang, Rabu (10/12/2025). Pengukuhan Niken bersama jajaran pengurus dipimpin oleh Ketua Umum BKN HPWI Eva Monalisa.
Niken menyatakan, kehadiran BKP HPWI Jateng menjadi tanda sekaligus dimulainya komitmen baru dan arah baru dalam memajukan pariwisata di provinsi ini.
"Ini adalah amanah untuk gerakkan perubahan yang terstruktur dan inklusif. Termasuk tentunya pengembangan potensi berbasis lokal," sebut Niken.
Di jajaran dewan pengawas BKP HPWI Jateng, ada nama Sarif Abdillah yang saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Adapula Tazkiyatul Mutmainnah, Nur Saadah, Siti Rosidah, Muhaimin, hingga Nikmatul Azizah.
Baca Juga: Hadapi Dampak Perubahan Iklim, Sarif Kakung Tekankan Pentingnya Peningkatan Pengetahuan Dasar Kebencanaan Masyarakat Dewan Pengawas BKP HPWI Jateng Sarif Abdillah mengatakan, provinsi ini diberkahi dengan potensi pariwisata yang melimpah.
"Karena itu semua harus yakin dan berani untuk mengembangkannya, sehingga memberikan dampak positif, memberi manfaat ekonomi demi kemakmuran masyarakat," ujarnya.
Meski demikian, Kakung, sapaan akrabnya, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pariwisata di provinsi. Antara bagaimana menguatkan manajemen, maupun munculnya destinasi wisata yang hanya sekadar mengikuti tren.
"Tapi ini tidak hanya tugas pemerintah, tapi menjadi PR sekaligus tanggungjawab kita bersama. Karena itu semua stakeholders harus bergerak," tegas Wakil Ketua DPRD Jateng ini.
Kakung menambahkan pada tahun 2026 arah kebijakan di Jawa Tengah adalah ketahanan pangan.
"Dari sini tentu bisa kita dorong bagaimana mengembangkan wisata wisata agro, sehingga _connect_ dengan kebijakan pemerintah," jelasnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Ajak Komunitas Jaga Cagar Budaya Sementara itu, Dewan Pengawas BKN HPWI Siti Mukaromah menyatakan, revisi Undang-undang Kepariwisataan menekankan bahwa konsep pariwisata adalah ekosistem.
"Artinya tidak hanya sekadar melindungi destinasinya, tapi semua, termasuk misalnya UMKM, souvenir, maupun kulinernya," sebutnya.
Hal ini menjadi pedoman bagi semua pihak untuk bisa sama-sama bergerak, bergandeng tangan.
"Yakni bagaimana pariwisata bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional seluruh Indonesia," terangnya.
Sebelum pengukuhan, juga diadakan diskusi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dengan tema "Peluang dan Tantangan Sinergi Gim dan AI dalam Ekonomi Kreatif". (San).
Baca Juga: Hindari Ancaman Inflasi Jelang Nataru, Sarif Kakung Minta Pemda Fokus Waspadai Harga Pangan