digtara.com – Aliansi dan Rakyat Nusa Tenggara Timur (Amara NTT) menggelar aksi di gedung DPRD NTT, Selasa (12/4/2022).
Salah satu pernyataan sikapnya adalah menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), di tanah Papua.
Ada 13 poin yang disampaikan Aliansi Amara NTT yang disampaikan dalam setiap orasi nya.
Koordinator Hukum Amara NTT, Putra Umbu Toku Ngudang menyerahkan pernyataan sikap dihadapai Komisi I DPRD NTT, Ana Waha Kolin selaku wakil ketua dan sekertaris komisi Hironimus Banafanu.
Sebelumnya Aliansi Amara NTT, juga menuntut agar pemerintah segera mengatasi masalah Migor (Minyak Goreng).
Mereka juga menolak kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang mencapai 11 persen dari 10 persen.
Selain itu tuntutan Aliansi Amara NTT juga terhadap tolak kenaikan Bahas Bakar Minyak (BBM).Mereka juga minta menghentikan pembangunan IKN dan menolak pertemuan G20.
“Hentikan wacana 3 periode dan penundaaan Pemilu, Cabut UU Cipta Kerja dan cabut UU PT Nomor 12 Tahun 2012,” tandasnya.
Aliansi juga minta menghentikan eksploitasi alam secara berlebihan dan menhentikan intimidasi terhadap mahasiswa dan rakyat yang berjuang.
Aliansi juga mendesak pemerintah menyelesaikan masalah pandemic Covid-19 dan memperhatikan tingkat pendidikan di Indonesia Timur.
“Berikan kepastian kerja kepada tenaga honorer di NTT dan berikan perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujarnya.
Aliansi Amara NTT, sebelumnya telah menggelar aksi dari Depan RS Undana, menuju Polda NTT dan berakhir pada Kantor DPRD NTT, dan diterima oleh dewan Komisi I DPRD NTT.