digtara.com | MEDAN – Puluhan massa dari GMNI Kota Medan menggelar aksi unjukrasa ke DPRD Sumatera Utara menyampaikan aspirasinya menolak RUU Pertanahan.
Massa GMNI Medan mendatangi gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kamis (26/9/2019), sekitar pukul 13.00 WIB setelah sebelumnya berjalan kaki dari sekretariat mereka yang berlokasi di Jalan Kejaksaan.
Dalam aksinya GMNI Medan menyuarakan penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Samuel Oktavianus, Ketua Pengurus Cabang GMNI Kota Medan, meminta Pemerintah dan DPR jangan sampai mengesahkan RUU Pertanahan.
“Hak kepemilikan tanah untuk rakyat harus merata,” tegasnya di sela-sela aksi.
Dia paparkan, GMNI Medan telah mengkaji RUU Pertanahan dan menyimpulkan aturan tersebut bukan diperuntukkan bagi masyarakat. Namun ditujukan untuk korporasi-korporasi asing atau para pemilik modal di negeri ini.
GMNI, katanya, sudah merasakan apa yang dirasakan masyarakat banyak, khususnya kaum-kaum marhaen dan mereka yang tertindas. “Sehingga bila RUU ini disahkan, kami juga akan merasa tersakiti,” imbuhnya.
Setelah sekitar 30 menit mereka berorasi di depan gerbang utama gedung DPRD Sumut, tiga anggota fraksi PDIP keluar dan menemui pendemo. Ketiga anggota dewan tersebut adalah Budieli Laia, Meryl Rouli Saragih dan Rudi Hermanto.
Sebelum beranjak dari DPRD Sumut, massa GMNI Medan meminta ketiga legislator menandatangani petisi penolakan RUU Pertanahan. Ketiganya pun bersedia membubuhkan tanda tangan mereka di atas karton putih secara bergiliran.
Aksi unjukrasa ini terlihat tidak mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Hal itu terlihat dari pagar kawar berduri yang tidak dipasang memblokade gerbang serta jumlah personel polisi yang berjaga hanya beberapa orang.