digtara.com | MEDAN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan meminta Polri mengusut insiden pelemparan gas air mata ke dalam sekretariat mereka usai terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi mahasiswa di DPRD Sumut, dua hari lalu.
Hal itu diungkapkan Samuel Oktavianus, Ketua Pengurus Cabang GMNI Kota Medan, sebelum ia dan puluhan kader melanjutkan unjukrasa dari DPRD Sumut ke Polrestabes Medan, Kamis (26/9/2019).
Dia katakan, setelah berunjukrasa di DPRD Sumut mereka melanjutkan aksinya ke Polrestabes Medan untuk memertanyakan pengusutan insiden pelemparan gas air mata ke sekretariat GMNI Medan, Selasa (24/9/2019) sore.
GMNI Medan meyakini pelaku pelemparan adalah oknum dari institusi yang berwenang memiliki dan menggunakan gas air mata. Mereka menyesalkan institusi yang seharusnya melindungi dan mengayomi malah melakukan tindakan intimidasi seperti itu.
“Kami sangat kecewa itu sampai terjadi,” ujarnya. Bahkan ada seorang kader GMNI Medan diamankan polisi padahal yang bersangkutan tidak terlibat dalam aksi yang diwarnai kerusuhan di depan DPRD Sumut.
Meski saat ini kader tersebut sudah dilepaskan, tetapi dia mengatakan sampai sekarang aktivitas GMNI Medan masih dimata-matai. Organisasinya, lanjut dia, tidak ingin dicurigai karena bukan pelaku atau merencanakan makar atau terorisme.
Dua hari lalu sekitar pukul 17.00 WIB atau setelah kerusuhan pecah di depan DPRD Sumut, terjadi pelemparan gas air mata ke dalam sekretariat GMNI Medan di Jalan Kejaksaan. Padahal, sekretariat tersebut berjarak hampir 1 kilometer dari gedung DPRD Sumut.
Selain gas air mata, sekretariat GMNI Medan juga mengalami pelemparan batu meski hanya sampai pintu gerbang. Saat kejadian, beberapa orang kader dan pengurus sedang berada di dalam sekretariat meski mereka tidak mengalami cidera akibat insiden tersebut.
Anggota DPRD Sumut Budieli Laia berjanji fraksinya akan menyampaikan kejadian tersebut ke pimpinan dewan untuk diteruskan ke Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan.
Saat berunjukrasa di DPRD Sumut massa GMNI Medan melayangkan penolakan terhadap RUU Pertanahan sebagai aspirasi utama mereka. Mereka meyakini RUU tersebut akan lebih menguntungkan korporasi asing dan pemilik modal ketimbang masyarakat Indonesia secara luas, khusus kaum marhaen.