digtara.com – Usai debat pilkada Medan 2020, menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution menerangkan kembali soal Omnibus Law, UMKM, hingga transparansi pemerintah kota Medan. Bobby Cerita Soal Omnibus Law
“Tadi juga disampaikan udak saya, Akhyar, bahwa Medan ini bagian dari NKRI. Jadi semua yang ada ini harus selaras dengan pusat. Bagaimana hari ini kebijakan dari pusat BPJS, PKH, KIP, KIS sudah ada dan Medan harus punya produk turunannya juga untuk memback-up,” terangnya kepada wartawan, Sabtu 7 November kemarin.
Menurutnya, harus ada kebijakan kota Medan untuk mensejahterakan masyarakat Medan. Semisal UMKM yang akan ia tegaskan satu kelurahan satu UMKM dan ada 2001 startup yang dibangun kelak. Hal itu berdasarkan jumlah yang ada di lingkungan di kota Medan.
Dengan batas waktu yang diberikan, tidak cukup untuk menjelaskan visi misinya secara spesifik. Namun point besar yang ingin dilakukan ke depan sudah tersampaikan.
“Yang penting saat memimpin kota Medan ini ialah menepati janjinya. Bagaimana sistem birokrasi bisa transparan, tidak ada korupsi, pungli hingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat tergambarkan dari progam satu kelurahan satu sentra UMKM dan digitalisasi yang akan kami lakukan nanti,” pungkasnya.
Baca: Bobby-Aulia Akan Bangun Sejarah Baru Bagi Kota Medan
“Alhamdulillah sudah selesai, yang pasti tadi jalannya debat mengikuti protokol kesehatan pastinya dan mudah-mudahan debat pertama bisa membuka pikiran masyarakat kota Medan melihat apa yang kami lakukan untuk kota Medan ke depannya,” tandasnya.
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.
Usai Debat, Bobby Cerita Soal Omnibus Law, UMKM, Hingga Transparansi