digtara.com – Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi (ARPD) menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang beberapa waktu lalu.
Atas kejadian itu, mereka menilai bahwa aksi Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menimbulkan masalah bagi sistem demokrasi di Indonesia.
“Kami menyampaikan atas tindakan Moeldoko ini bukan lagi masalah internal partai, tapi juga masalah bagi sistem demokrasi Indonesia,” ujar salah seorang penggagas dari Aktivis, Ahmady Meuraxa.
Menurutnya, pemilihan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB yang dianggap ilegal, menjadikan sikap arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara.
Bahkan, kegiatan itu telah mempermalukan demokrasi Indonesia di mata dunia.
Terkait hal itu, saat ini pihaknya meminta kepada pemerintah untuk Pertama tidak memberikan dukungan terhadap cara- cara politik yang kotor.
Baca: Dijanjikan Rp 100 Juta Dibayar Rp 5 Juta, Peserta KLB Demokrat Disarankan Lapor Polisi
“Kedua, kita meminta pemerintah netral, jangan ada kepentingan yang merusak sistem pemerintahan itu sendiri,” ucapnya.
Selain itu, ia juga meminta Presiden Joko Widodo memecat Moeldoko dari KSP.
“Untuk membuktikan kenetralan pemerintah, kita minta pak Moeldoko itu dicopot saja dari jabatannya sebagai KSP. Kita tidak punya konvensi,” tandasnya.
KLB Demokrat di Sibolangit, ARPD Minta Jokowi Pecat Moeldoko