digtara.com – Pelaksanaan paripurna laporan pertanggungjawaban APBD Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD diwarnai aksi walk out oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra pada Senin (21/6/2021) pukul 11.30 Wib. Gerindra Walk Out Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020
Walk out itu terjadi saat pembacaan pandangan fraksi karena dokumen LHP BPK dan BUMD yang tidak diberikan oleh pimpinan Siwan Siswanto padahal demi kepentingan pembahasan tersebut.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padangsidimpuan, Mochamad Halid Rahman mengatakan pihaknya sebanyak 4 orang dewan walk out karena sebelumnya laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun 2020 dan Naskah Laporan BUMD sudah diminta dari sejak rapat pimpinan dan rapat Banmus hingga rapat paripurna digelar hari ini tak kunjung diberikan.
Padahal itu merupakan kewajiban pimpinan memberikannya untuk kepentingan pengawasan anggaran termasuk Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020.
“Dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD, LHP BPK itu merupakan kebutuhan evaluasi sejauh mana pelaksanaannya, masa tak diberikan padahal itu hak kita dan kewajiban mereka memberikan sesuai peraturan. Makanya kita walk out, untuk apa kita ikuti,” ujar Mochamad Halid.
Mochamad Halid Rahman bersama ke tiga anggota dewan lain yakni Noni Paisah, Khoiruddin Siagian dan Rusydi Nasution langsung keluar ruangan yang sebelumnya sidang diikuti 22 orang dari 30 anggota dewan menjadi hanya 18 orang.
Menurut pihaknya, selain dokumen LHP BPK ditutup-tutupi Fraksi gerindra juga meminta segera melaksanakan rapat kerja pimpinan terkait pembagian tugas dan wewenang ketua dan wakil pimpinan.
[ya]
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.