digtara.com | JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan apresiasi atas kinerja dan sikap professional dari Polri maupun TNI dalam mengawal pesta demokrasi 2019, mulai dari masa kampanye hingga masa tenang sekarang ini.
IPW pun berharap kinerja dan sikap professional itu terus dijaga hingga proses pemilu tuntas secara keseluruhan, dengan dilantiknya anggota legislative di tingkat nasional dan daerah, serta presiden dan wakil presiden terpilih.
“Dalam proses ini TNI Polri, khususnya Polri sebagai penanggung jawab keamanan sesuai UUD 45, perlu bertindak tegas dan jangan kompromi ataupun memberi peluang pada potensi gangguan keamanan. Kita apresiasi apa yang sudah dilakukan selama ini,”kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, seperti dilansir Industry, Senin (15/4/2019).
Neta menilai, potensi gangguan itu ada di beberapa daerah rawan, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Papua. Potensi gangguan itu kian berkembang dengan adanya berbagai isu mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD.
“IPW melihat, Polri sudah mendata daerah daerah rawan itu, termasuk kelompok kelompok yang berpotensi melakukan gangguan keamanan. Namun diharapkan, keberadaan kelompok kelompok ini perlu “dikunci” dan begitu bergerak harus “disapu bersih” agar tidak menjadi preseden yang menyebar kemana mana,”sebutnya.
Antisipasi dan deteksi dini harus ekstra dilakukan Polri mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD. Hal ini ekstra perlu dilakukan karena adanya kelompok kelompok yang tidak siap kalah dan mau menang sendiri. IPW menilai secara umum situasi Kamtibmas Indonesia menjelang Pilpres 2019 sangat kondusif.
Tapi dengan adanya manuver dari kelompok kelompok tertentu, Polri patut ektra kerja keras melakukan antisipasi dan deteksi dini di masa tenang ini dan jangan memberi celah pada kelompok mana pun untuk bermanuver memicu gangguan Kamtibmas.
“Tentunya sikap profesional, proporsional dan independensi Polri dan TNI dalam proses Pilpres 2019 ini sangat diperlukan. Panglima TNI dan Kapolri perlu terus menerus memberikan jaminan independensi agar masyarakat makin yakin Pilpres2019 berjalan aman dan kondusif, “pungkas Neta
[IND/AS]