digtara.com – Konsep Pemerintahan yang akan diterapkan di Ibukota Negara Baru (IKN) hanya bersifat administratif.
Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik dalam Webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) tentang “Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara Dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan”
Menurut Akmal, daerah administratif tidak memiliki DPRD. Selain itu, kepala daerahnya ditunjuk langsung presiden, sehingga tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).
Baca: Norak! Komentar Netizen Terkait Desain Istana di Ibu Kota Negara Baru
Hal ini, kata Akmal, untuk mencegah konflik politik lokal di ibu kota negara.
“Pemerintah mengatur tentang susunan Pemerintahan di Ibukota Negara yang baru ini nantinya tidak akan ada Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Ibukota Negara ini sifatnya hanya administratif,” ucapnya, Sabtu (25/12/2021).
Lebih jauh, Akmal mengatakan, RUU Ibukota Negara merupakan hal yang krusial untuk dibahas dalam diskusi kali ini.
“MIPI selaku bagian dari masyarakat akan terus melakukan diskusi dalam hal ini,” lanjutnya.
Pansus IKN Sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyampaikan soal urgensi perpindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
“Pemindahan Ibukota Negara sudah diatur sejak zaman Pemerintah yang dulu, sebab banyak pertimbangan terkait wacana perpindahan Ibukota Negara tersebut,” tuturnya.
Webinar tersebut dihadiri narasumber diantaranya: Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Pimpinan Pansus IKN Saan Mustopa, Sugiono Komisi I DPR RI sekaligus Pimpinan Pansus IKN, dan Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Rektor Universitas Mulawarman Prof. Masjaya.
Acara ini dibuka langsung oleh Sekjen MIPI Baharuddin Thahir, ia menyampaikan tentang RUU ini sangat krusial untuk dikaji dari berbagai aspek RUU IKN.
Dirjen Otda: Konsep Pemerintahan IKN Administratif, Tak Ada DPRD dan Pilkada