digtara.com – Menjelang masuknya tahun baru 2023, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai catatan akhir tahun 2022.
Agenda rutin akhir tahun ini dipimpin langsung, Ketua DPD PAN Tapsel Borkat S.Sos yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Tapsel dengan mengumpul semua anggota fraksinya di kantor PAN Tapsel di Jalan Brigjen Katamso, guna memberikan evaluasi kinerja legislatif dan catatan roda pemerintah daerah sepanjang 2022, Jum’at (30/12/2022).
Untuk diketahui partai berlambang matahari putih ini memiliki 5 kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang komit mengkritisi kebijakan pemerintah daerah dengan objektif dan fakta.
Sehingga kritikan tersebut menjadi masukan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah untuk terwujudnya kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat kecil.
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPD PAN Tapsel, Borkat S.Sos, yang juga Wakil Ketua DPRD Tapsel didampingi Sekretaris, Buyung M Kholil (Anggota DPRD), Mahmud Lubis (Anggota DPRD), Sawal Pane (Anggota DPRD) dan Silvan Rahmad Amin Siregar (Anggota DPRD)
Dalam paparannya, juru bicara refleksi akhir tahun Sawal Pane mengungkapkan catatan yang menjadi garis besar yakni tentang roda pemerintahan dengan beberapa item, yakni:
1. Kabar pengunduran diri Kadis dan Sekretaris Dinas Kesehatan Tapsel pada tanggal 14 September 2022 lalu, menjadi salah satu hal yang belum jelas alasan secara gamblang disampaikan kepada publik sehingga jabatan penting tersebut menjadi polemik dan bahan perbincangan yang diasumsikan adanya konflik petinggi.
2. Terkait sejumlah pejabat dari tingkatan Sekda, Kadis Kesehatan dan Kadis PUPR masih menjabat pelaksana hingga akhir tahun 2022 tentunya hal ini menjadi bahan koreksi untuk tahun mendatang.
3. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.130 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Pemkab Tapsel tidak memperoleh DID sebesar Rp.50 M untuk pertama kalinya.
4. Pada pelaksaan P-APBD tahun 2022, masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan meski sudah ditampung, baik itu di dinas PUPR atau dinas lainnya sehingga hal tersebut berpengaruh pada serapan anggaran tahun 2022.
Sedangkan catatan atau nilai lebih (plus) tahun 2022 sebagai berikut:
1. Akhir tahun 2022 Pemkab Tapsel mendapatkan predikat terbaik dengan ketegori Kecamatan Terbaik Se-Sumut yakni Kecamatan Batang Toru.
2. Pencapaian WTP 8 kali berturut2 yang diterima Pemkab Tapsel dari BPK diharapkan masih bisa dipertahankan untuk tahun 2022-2023.
3. Terkait angka kemiskinan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Tapanuli Selatan, mencatat angka penduduk miskin di Tapsel tahun 2021 mengalami peningkatan dengan mencapai jumlah 8,80 persen atau sekitar 24.220 jiwa dari jumlah penduduk 303.685 jiwa.
Dan di tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tapsel 2021- 2026 menjadi 8,44 persen. Tentunya hal tersebut terdapat penurunan angka kemiskinan.
“Itu catatan atau garis besar dari kami Partai Amanat Nasional untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 2022. Tentunya setiap kebijakan ada pro dan kontra, namun pemerintah bisa memilah mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Serta kepala daerah diharapkan cepat dan lugas menyikapi kondisi daerah” ucap Sawal Pane.
Sawal melanjutkan, untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan mampu menyelesaikan catatan di tahun 2022.
“Kita berharap apa yang masih kendala di tahun 2022 bisa diselesaikan pada tahun mendatang. Dan sebagai perwakilan rakyat kita punya hak pengawasan dan mengingatkan pemerintah daerah” Tegas anggota DPRD yang dipilih dari dapil Arse, Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah ini.