digtara.com -Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang
Medan mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian, khususnya satuan Brimob, yang diduga dengan sengaja menabrakkan mobil taktis ke arah massa aksi hingga menewaskan demonstran. Peristiwa ini bukan hanya melanggar hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi juga memperlihatkan wajah aparat yang semakin jauh dari fungsinya sebagai pengayom masyarakat.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Leonardus Simamora, menegaskan bahwa peristiwa ini adalah bukti nyata demokrasi sedang digilas dengan ban kekuasaan.
"Mobil Brimob yang seharusnya menjaga keamanan justru berubah menjadi alat pembunuh yang merenggut nyawa. Kami menilai tindakan ini sebagai kejahatan kemanusiaan sekaligus pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi," tegas Leonardus.
Tuntutan PMKRI Cabang Medan
PMKRI Cabang Medan menuntut dengan tegas:
1. Mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas brutalitas aparat di lapangan.
2. Menangkap, menyeret, dan mengadili oknum Brimob yang terlibat dalam penabrakan massa aksi.
3. Melakukan investigasi independen untuk mengungkap rantai komando di balik tindakan brutal ini.
4. Menghentikan segala bentuk pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
Rakyat Tidak Bisa Dibungkam
PMKRI menegaskan bahwa suara rakyat tidak akan pernah bisa dibungkam dengan kekerasan. Setiap langkah represif justru akan melahirkan perlawanan yang lebih besar.
"Semakin kalian menindas, semakin rakyat bersatu melawan. Kami konsisten berdiri di garis depan bersama rakyat untuk menolak segala bentuk kekerasan aparat. Demokrasi tidak boleh digilas oleh ban mobil Brimob," tegas Leonardus.
Dengan demikian, PMKRI Cabang Medan menekankan bahwa negara harus segera mengembalikan marwah kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat — bukan menjadi mesin kekerasan yang mengancam demokrasi.