digtara.com | JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap menjadi oposisi dan berada di laut pemerintah untuk lima tahun ke depan. PKS mantab bersikap untuk lebih objektif melahirkan solusi bagi bangsa.
“PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2019).
“Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan,” ucapnya.
Jazuli menambahkan, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat dengan tidak ingin masuk ke dalam pemerintahan. Pasalnya, PKS menghormati partai politik yang ‘berkeringat’ untuk memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“PKS ingin memaksimalkan peran parlemen dalam halcheck and balances sesuai konstitusi. Lagi pula, kami merasa tetap di pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia,” tutur Jazuli.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo melangsungkan pertemuan di Istana Merdeka. Pertemuan itu salah satunya membahas soal peluang Gerindra berkoalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan soal hal tersebut belum final.
Prabowo menerangkan, Partai Gerindra akan siap memberikan bantuan kepada pemerintah jika diperlukan. Namun jika tidak masuk kabinet, maka Gerindra akan menjadi partai penyeimbang yang loyal selama lima tahun ke depan.
“Kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat. Kami ingin membantu dan kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai apa istilahnya, check and balance, sebagai penyeimbang, kan kita di Indonesia enggak ada oposisi ya,” ucap Prabowo.
[OKZ/AS]